DOMPU, LESHAMNEWS — Protes dari 62 mantan kepala sekolah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang dicopot dari jabatannya pada Agustus 2026 lalu, mengungkapkan persoalan mendasar yang jauh lebih dalam. Masalah ini bukan sekadar tentang hilangnya jabatan struktural, melainkan tentang potensi kekacauan administratif dan kejanggalan sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu.

  1. Anomali Perencanaan di Tengah Surplus 2.680 Guru

Data internal Dikpora Dompu mencatat bahwa daerah ini tengah mengalami kelebihan (surplus) hingga lebih dari 2.680 guru pada jenjang SD dan SMP. Kelebihan tenaga pengajar ini bahkan melanda hampir seluruh satuan pendidikan.

Di tengah kondisi “sesak” tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu justru mengambil kebijakan mengembalikan 62 mantan kepala sekolah untuk kembali mengajar sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran. Kebijakan ini dinilai problematik karena penataan kepala sekolah baru direalisasikan pada Agustus 2026, ketika distribusi dan pembagian jam mengajar (JJM) untuk semester berjalan sudah ditetapkan dan dikunci sejak awal tahun ajaran.

Implikasinya, 62 pengajar ini dikembalikan ke lingkungan kerja yang sudah tidak lagi memiliki kuota beban mengajar. Akibatnya, pemenuhan batas minimal jam mengajar untuk pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi menjadi terancam.

  1. “Gagal Sistem” atau Maladministrasi Data PTK?

Kejanggalan utama yang ditemukan di lapangan bukan sekadar masalah kekurangan jam mengajar, melainkan pergeseran status kepegawaian dalam sistem database nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) resmi, para mantan kepala sekolah ini dikembalikan statusnya sebagai Guru. Namun, saat data diakses pada portal sistem kepegawaian, klasifikasi mereka bergeser menjadi Tenaga Kependidikan (Tendik)—sebuah nomenklatur yang sama sekali berbeda secara fungsional dan hak tunjangan.

Temuan Lapangan:

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa per 6 September 2026, sejumlah mantan kepala sekolah menemukan kolom Jenis PTK dan Jabatan PTK pada akun Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mereka dalam keadaan kosong melompong, sebelum akhirnya berubah klasifikasi menjadi Tendik.

Meski pihak Dikpora berargumen bahwa perubahan tersebut terjadi “secara otomatis oleh sistem pusat” akibat imbas kelebihan guru, klaim ini menyisakan celah teknis. Dalam arsitektur sistem pendataan kementerian, seorang guru yang kekurangan jam mengajar seharusnya tetap berstatus sebagai Guru yang under-hours, bukan berganti profesi menjadi Tendik.

  1. Kegagalan Integrasi SIM KSPSTK dan Audit Trail

Prosedur pengembalian penugasan kepala sekolah menjadi guru diatur secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Kepemimpinan Sekolah dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK). Sistem ini dirancang untuk terkoneksi langsung dengan analisis kebutuhan sekolah tujuan sebelum penetapan SK dilakukan.

Jika admin Dikpora kini mengeluhkan kesulitan memasukkan data 62 guru tersebut ke Dapodik karena kuota sekolah tujuan sudah penuh, timbul pertanyaan mendasar mengenai proses perencanaan awal:

  • Apakah penentuan sekolah tujuan pada SIM KSPSTK dilakukan berdasarkan real-time data kebutuhan sekolah, atau sekadar formalitas administratif?
  • Mengapa penempatan tetap dipaksakan ke satuan pendidikan yang tercatat surplus?

Perubahan status data dari Guru menjadi Tendik menyisakan jejak digital (audit trail). Penelusuran riwayat log data melalui SIM KSPSTK, Dapodik, hingga portal I-Mut ASN Digital BKN dan RSDM BKN menjadi krusial untuk membuktikan apakah perubahan tersebut merupakan glitch teknis murni atau intervensi manual di tingkat daerah.

  1. Menanti Transparansi Dokumen dan Evaluasi Regulasi

Untuk menjawab polemik ini, pihak-pihak terkait didorong untuk membuka dua dokumen utama secara transparan:

  1. Dokumen Dasar Evaluasi Pemberhentian: Bukti pemenuhan kriteria pemberhentian masing-masing dari 62 kepala sekolah sesuai ketentuan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
  2. Dokumen Pemetaan dan Analisis Kebutuhan Sekolah: Matriks perencanaan penempatan kembali 62 guru yang disesuaikan dengan ketersediaan jam mengajar di masing-masing sekolah penerima.

Protes 62 mantan kepala sekolah di Dompu ini menjadi indikator penting bahwa kebijakan penataan kepegawaian di daerah membutuhkan evaluasi menyeluruh. Tanpa transparansi data dan perencanaan penempatan yang matang, kebijakan kepegawaian berisiko merugikan hak-hak konstitusional tenaga pendidik serta mengganggu stabilitas pelayanan pendidikan di daerah (REDAKSI).

By admin

Corong Supremasi Hukum & Keadilan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *