Ketua Umum LesHam NTB Cabang Bima (Raisul Amin Loamena, SH)
BIMA, Leshamnews.id – Lembaga Studi Penegakan Hukum dan HAM (LesHam) NTB Cabang Bima mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam Perkara Nomor 117/Pid.B/2026/PN Rbi dengan terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB di Pengadilan Negeri Raba Bima.

Dalam dokumen setebal 16 halaman itu, LesHam meminta Majelis Hakim mempertimbangkan konteks kebebasan berekspresi, asas legalitas, serta kepentingan publik. Perkara ini berawal dari unggahan media sosial terdakwa.
Ketua LesHam NTB Cabang Bima, Raisul Amin Loamena, S.H., mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kejanggalan pertama adalah penafsiran tanda bintang (_) dalam frasa b_ndar narkoboi yang ditafsirkan sepihak oleh JPU sebagai bandar narkoba tanpa basis ilmu grafemik.
“Cuitan terdakwa tersebut sesungguhnya merupakan suatu informasi yang tidak dapat diketahui secara jelas muatan dan motifnya, karena memuat simbol-simbol bintang. Tercatat dalam cuitan a quo, di paragraf pertama terdapat delapan simbol bintang yang tersebar dalam frasa b_ndar, p_redaran, n_rk_otika, melap_orkan, a_parat, p_enegak, h_ukum,” tulis LesHam dalam dokumen Amicus poin ke-24.
Menurut LesHam, penafsiran tanpa dasar tersebut digunakan sebagai sarana kriminalisasi terhadap terdakwa.
LesHam juga menyoroti bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT), istilah menyerang kehormatan disebut smaad, jika melalui tulisan disebut smaadschrift, fitnah disebut laster, dan penghinaan sederhana disebut eenvoudige belediging. Istilah smaadschrift harus jelas dan dapat dimengerti oleh siapapun.
“Siapa yang dapat menyimpulkan tanda bintang dalam unggahan Badai NTB adalah huruf A,” lanjut LesHam.
Kejanggalan kedua adalah pergeseran dasar hukum. Polres Bima dalam surat Nomor B/1010/V/2025/Reskrim tanggal 14 Mei 2025 menetapkan tersangka dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Namun pada 10 Juni 2026, JPU justru mendakwa dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang substansinya berbeda.
“Pelaksanaan hukum pidana tidak boleh berdasarkan selera penegak hukum, melainkan harus berdasarkan konsistensi dan kepastian hukum,” tegas LesHam.
Atas dasar itu, LesHam meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas demi menghindari peradilan sesat (miscarriage of justice).
“Hal ini menjadi penting bagi lembaga peradilan untuk menegaskan kembali posisinya sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan,” tutup dokumen tersebut.
